Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan inflasi di Kota Samarinda masih terkendali yakni 4,45 persen, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Kaltim 4,76 persen.
“Jika dibandingkan rata-rata nasional, yakni 5,26 persen dan angka di Kaltim, Kota Samarinda masih terkendali,” katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan Kemendagri secara virtual di Samarinda, Senin.
Andi Harun menyebutkan, hal tersebut pertanda pengendalian yang dilakukan secara kolaborasi dan sinergi bersama stakeholder di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) membuahkan hasil.
Dia menuturkan, di Indonesia baik di provinsi maupun kabupaten/kota memiliki angka inflasi yang cukup tinggi, termasuk Bali Nusa, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
“Di wilayah Kalimantan, inflasi paling tinggi di Sampit (Kalteng) termasuk di Singkawang (Kalbar), inflasinya melebihi 7 persen, bahkan ada yang sudah mencapai 8 persen,” ucapnya.
Andi Harun mengungkapkan, seluruh OPD hingga tingkat camat dan lurah di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu utama dan gerakan pengendalian bersama.
Seperti diketahui, seluruh negara di dunia sedang mengalami inflasi akibat krisis kesehatan karena pandemi COVID-19.
Kemudian adanya perang Rusia dan Ukraina juga menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat.
Andi Harun mengatakan bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan 10 langkah solusi pengendalian inflasi yang disarankan oleh Kemendagri.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mengikuti langkah dan gerakan pangan tanam cepat panen.
“Misalnya tanam cabai di lahan kosong pekarangan rumah atau melakukan gerakan hemat energi. Mematikan lampu di rumah pada siang hari atau mematikan penggunaan AC jika tidak dibutuhkan,” jelasnya.
Sekadar diketahui, Rakor Pengendalian Inflasi di Daerahdihadiri gubernur dan wali kota/bupati se-Indonesia yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipa dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono. (Ant)
